Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadi kesenjangan jika roadmap kebijakan tidak disusun bersama. “Kalau tidak disinergikan, akan terjadi duplikasi atau kekosongan layanan,” katanya.
Komitmen terhadap pendidikan bukan hanya terlihat di level provinsi. Taj Yasin menyebut Kota Semarang sebagai contoh. Tahun 2025, ibukota provinsi itu mengalokasikan 21,07 persen APBD-nya—senilai Rp1,318 triliun—untuk pendidikan. Tak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga untuk swasta.
SD swasta menerima Rp11,908 miliar, dan SMP swasta mendapat Rp11,76 miliar. “Ini bentuk keberpihakan konkret,” ujarnya.
Baca Juga:Geger Rafael Struick Pilih Dewa United? Batal Gabung Persija, Kini Tinggal Tunggu Pengumuman BSU Juli 2025 Cair Rp600 Ribu, Cek Statusmu Cuma Pakai NIK dari Rumah!
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menyambut baik paparan Taj Yasin. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menilai Jawa Tengah menjadi contoh baik dalam merealisasikan semangat konstitusi: pendidikan untuk semua, tanpa syarat dompet.
“Putusan MK ini memperkokoh keberpihakan kita terhadap pendidikan dasar gratis. Tapi kami juga ingin dengar langsung tantangan daerah dalam implementasinya,” kata Heryawan.
Ia mengakui, aspirasi dari daerah seperti Jawa Tengah menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan lanjutan di pusat.
Jalan menuju pendidikan gratis dan bermutu di seluruh Indonesia memang masih panjang. Tapi di Jawa Tengah, langkah itu sudah dimulai sejak lima tahun lalu. Tanpa banyak gembar-gembor, namun dirasakan langsung oleh rakyatnya.
Di bangku-bangku SMA negeri dari Brebes hingga Blora, dari Cilacap hingga Rembang, ada senyum siswa-siswa yang bisa belajar tanpa perlu memikirkan SPP. Sebab sejak 2020, sekolah menengah di Jateng tak lagi tentang kemampuan membayar, tapi tentang hak setiap anak untuk bermimpi.