SEJUMLAH SMA swasta di Majalengka mengalami krisis siswa baru pada tahun ajaran ini setelah kebijakan pemerintah provinsi menambah kuota siswa di sekolah negeri. Kondisi ini membuat pendaftaran di sekolah swasta merosot tajam, dan pihak sekolah berharap adanya dukungan dari pemerintah untuk menjaga kelangsungan pendidikan di lembaga swasta.
Krisis penerimaan siswa baru menimpa sejumlah SMA swasta di Majalengka. Penyebabnya, kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menambah kuota siswa per kelas di sekolah negeri. Kondisi ini membuat pendaftaran di sekolah swasta sepi peminat.
Salah satu yang terdampak adalah SMA PGRI Majalengka. Pada awal pendaftaran, sekolah ini sempat menerima limpahan pendaftar dari sekolah negeri. Namun, setelah adanya tambahan kuota dari pemerintah, puluhan siswa menarik kembali pendaftaran mereka dan memilih kembali ke sekolah negeri.
Baca Juga:Pengelolaan Sampah Mertapada Wetan Tak Sesuai Rencana – VideoKuwu Isgiantoro Inisiasi Bersih-Bersih Lingkungan Masyarakat – Video
Kebijakan peningkatan kuota dari 40 menjadi 50 siswa per kelas di sekolah negeri membuat peluang siswa untuk masuk lebih terbuka. Hal ini mengakibatkan SMA swasta kehilangan siswa baru, padahal fasilitas dan ruang belajar telah dipersiapkan.
Pihak sekolah menyampaikan bahwa saat ini hanya dua ruang kelas yang terisi dari total tujuh ruang belajar yang tersedia. Mereka berharap kebijakan pemerintah ke depan lebih mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta yang ikut berperan dalam pendidikan.
Ketua Forum SMK Swasta Kota Cirebon menyatakan, mereka tetap terbuka menerima siswa dari manapun. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat juga menegaskan komitmennya untuk membantu siswa dalam kategori Potensi Anak Putus Sekolah atau PAPS.
SMA swasta kini berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kuota sekolah negeri agar tidak semakin memperlebar jurang antara sekolah negeri dan swasta dalam dunia pendidikan.