RADARCIREBON.TV – SMAN 7 Kota Cirebon, yang seharusnya menjadi tempat menanam mimpi para pelajar, belakangan ini justru jadi ladang tumbuhnya skandal. Bukan karena nilai jeblok atau tawuran siswa, tapi karena dana bantuan untuk siswa miskin yang entah bagaimana caranya, bisa berbelok arah—menuju kantong politikus.
Cerita bermula dari satu hal sederhana: mencetak buku tabungan. Sebuah tindakan yang biasa dilakukan siswa, namun kali ini menyingkap praktik luar biasa. Hanifah Kaliyah Arij, siswi kelas 12 saat itu pada Februari 2025 menemukan fakta mencengangkan setelah melihat mutasi rekeningnya: dana PIP sebesar Rp 1,8 juta raib, dan mengalir ke rekening pribadi yang bukan miliknya. Bukan milik ibunya, bukan pula wali kelasnya. Tapi milik pihak sekolah.
“Dana itu ditarik semua. Kami kira itu sumbangan biasa, kami bahkan tidak tahu dana ini sebenarnya untuk siswa kurang mampu,” ujar Hanifah polos, tapi dengan intonasi yang terasa menampar.
Baca Juga:Kasus Penyelewengan PIP Terungkap Bermula Dari Ratusan Siswa SMAN 7 Kota Cirebon Gagal Ikut SNBPTerlalu!!! Kepala Sekolah, Wakasek dan Guru Ditetapkan Tersangka Penyelewengan PIP
Seiring pengakuan demi pengakuan bermunculan, makin jelas bahwa sistem bukan hanya bobrok, tapi disengaja rusak. Buku tabungan dan kartu ATM para siswa dikuasai pihak sekolah, bahkan PIN disamakan untuk satu angkatan. Entah ini manajemen keuangan atau sistem satu pintu ala era orba.
Tak berhenti di situ, kisah makin suram ketika muncul pengakuan: Rp 200 ribu dari tiap siswa dipotong untuk “disumbangkan” ke partai politik. Pihak sekolah tidak menyangkal, hanya gelagapan menjawab.
“Benar ada potongan sekitar Rp 200.000 untuk partai, tapi kami tidak tahu partai mana. Takut salah sebut,” ujar Wakasek, Undang Ahmad Hidayat, mencoba tenang, seolah menyebut nama partai adalah dosa lebih besar ketimbang menyunat dana siswa miskin.
Publik tentu bertanya: Sejak kapan sekolah menjadi perantara logistik politik? Jika benar dana PIP mengalir ke partai, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi bentuk paling telanjang dari pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Di tengah kekacauan ini, pihak sekolah menjanjikan pengembalian dana. Tapi seperti biasa, janji itu datang setelah ketahuan. “Kalau dulu ada uang perpisahan yang batal dan dikembalikan, ini juga akan dikembalikan. Tapi yang terkait kasus ini, belum ada kepastian,” tambah Undang.