RADARCIREBON.TV – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Djarum Foundation dalam sebuah langkah konkret untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem melalui program renovasi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Tahun 2025 ini, sebanyak 350 unit rumah milik warga miskin akan diperbaiki dan disulap menjadi tempat tinggal yang lebih manusiawi.
Peresmian sekaligus penyerahan simbolis bantuan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Gita, Parakan, Kabupaten Temanggung, Rabu (30/7/2025). Hadir dalam acara itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Deputy Program Director Bhakti Sosial Djarum Foundation, Achmad Budiharto.
Achmad Budiharto menjelaskan, program RSLH telah dimulai sejak 2022 dan terus mengalami peningkatan dari segi jumlah dan wilayah sasaran. “Tahun 2022 kami mulai dengan 10 unit, lalu 25 unit pada 2023, melonjak ke 200 unit pada 2024, dan sekarang menjadi 350 unit di tahun 2025. Ini bentuk komitmen kami membantu masyarakat mendapat rumah yang layak,” ujarnya.
Baca Juga:Percepat Penanganan Stunting, Pemprov Jateng Perkuat Sinergi dengan BKKBNWarna-warni Jateng di Balikpapan: UMKM Cemerlang, Transaksi Tembus Rp452 Juta
Tahun ini, bantuan terbagi ke beberapa wilayah. Kabupaten Kudus mendapatkan porsi terbesar yakni 300 unit, sementara sisanya disebar ke Temanggung dan Banjarnegara masing-masing 15 unit, serta Demak dan Purbalingga masing-masing 10 unit. Program ini juga tak berhenti di tahun 2025. Achmad memastikan bahwa tahun 2026 mendatang akan ada 500 unit rumah yang diperbaiki di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk 25 unit tambahan untuk Temanggung.
Salah satu warga penerima bantuan, Dwi Winarni, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. “Dulu rumah saya jelek, nggak ada kamar, nggak ada WC, lantainya juga masih tanah. Sekarang sudah keramik, sudah nyaman, ada WC-nya. Terima kasih sekali, karena saya buruh, gaji Rp500 ribu sebulan, untuk makan saja sudah pas-pasan,” ujarnya haru.
Gubernur Ahmad Luthfi dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Djarum Foundation yang turut membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan di daerah. Menurutnya, di Jawa Tengah masih terdapat lebih dari satu juta rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi sangat penting.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Mengatasi kemiskinan, apalagi yang masuk kategori ekstrem, perlu kerja sama semua pihak—perusahaan lewat CSR, ormas, dan masyarakat umum. Pemerintah provinsi juga sudah menganggarkan program-program untuk itu,” jelasnya.