Luthfi menyebutkan bahwa untuk tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sekitar 17.000 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Tidak hanya soal tempat tinggal, upaya pengentasan kemiskinan juga dilengkapi dengan program bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pokok.
“Konsepnya menyeluruh. Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan harus nempel kepada mereka yang tergolong miskin ekstrem. Evaluasi dilakukan tiap triwulan agar daerah punya sense of crisis,” tegasnya.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025 mencatat angka kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,48%, mengalami penurunan 0,10% dibanding September 2024 yang tercatat 9,58%.
Baca Juga:Percepat Penanganan Stunting, Pemprov Jateng Perkuat Sinergi dengan BKKBNWarna-warni Jateng di Balikpapan: UMKM Cemerlang, Transaksi Tembus Rp452 Juta
“Kalau ini terus digelorakan secara terencana dan berkelanjutan, kita optimistis mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan,” pungkas Luthfi. (*)