RADARCIREBON.TV – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkap rasa syukur mendalam atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025–2030. Ia menegaskan bahwa seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih menyambut keputusan ini dengan penuh suka cita.
“Kami sangat bersyukur, yang paling penting adalah Ibu Megawati Soekarnoputri dikukuhkan kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan,” ujar Hasto kepada wartawan saat ditemui di kediamannya, Bekasi, Sabtu (2/8).
Pengukuhan Megawati dilakukan dalam Kongres VI PDI Perjuangan yang berlangsung di Hotel Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025) sore. Dalam kongres lima tahunan itu, keputusan diambil secara bulat oleh seluruh peserta yang hadir. Tidak ada perdebatan atau tarik ulur—seluruh kekuatan partai sepakat menyerahkan kembali tongkat kepemimpinan kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut.
Baca Juga:Kongres Bali : Megawati Soekarnoputri Pimpin Lagi PDI Perjuangan!Profil Megawati Soekarnoputri: Sejarah, Peran, dan Pengaruh dalam Politik Indonesia
Namun di balik euforia pengukuhan ini, Hasto menyinggung adanya upaya-upaya tertentu yang berusaha menggagalkan jalannya kongres. Ia merujuk pada kasus hukum yang sempat menjerat dirinya dan menilai hal tersebut sebagai bagian dari strategi pengganggu.
“Itu yang membuat seluruh jajaran PDI Perjuangan bersyukur, karena seluruh proses hukum yang saya alami ini awalnya memang diarahkan untuk mengganggu pelaksanaan kongres. Tapi alhamdulillah, kongres berjalan lancar dan sukses,” tegas Hasto.
Meski begitu, Hasto belum dapat memastikan apakah dirinya kembali ditunjuk sebagai sekretaris jenderal untuk periode lima tahun ke depan. Menurutnya, seluruh keputusan terkait struktur kepengurusan partai, termasuk jabatan strategis seperti sekjen, sepenuhnya menjadi wewenang Megawati.
“Susunan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan diserahkan sepenuhnya oleh Kongres kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” jelasnya diplomatis.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa pembentukan struktur kepengurusan, termasuk posisi sekjen, menjadi salah satu agenda strategis dalam Kongres VI. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh keputusan final berada di tangan Megawati, yang memegang hak prerogatif sebagai ketua umum.
“Dalam tradisi PDI Perjuangan, keputusan strategis seperti susunan DPP merupakan hak prerogatif ketua umum. Kami semua menghormati itu,” ujar Said.