RADARCIREBON.TV – Anggaran untuk infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon dinilai sangat tidak ideal. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, tak bisa menahan kritiknya dan menyindir keras Pemkab Cirebon dalam penyusunan anggaran tahun 2026 yang dianggap jauh dari kebutuhan rakyat.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar Senin (4/8/2025), Sophi membeberkan angka yang mengejutkan. Dari total belanja daerah sebesar Rp 4,39 triliun, hanya sekitar Rp 170 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Artinya, alokasi untuk jalan yang jadi keluhan utama masyarakat cuma mendapat jatah kecil. Itu pun masih harus dibagi dengan irigasi dan jaringan lainnya.
“Ini jauh dari kata ideal. Idealnya untuk jalan saja minimal Rp 300 miliar, karena dampaknya langsung ke keselamatan dan roda ekonomi masyarakat,” ujar Sophi dengan nada tegas.
Baca Juga:Komisi III DPRD Kota Cirebon Soroti Pembelian Seragam Di Sekolah – VideoDPRD Minta Pemerintah Ajak Masyarakat Atasi Permasalahan Kota – Video
Politikus perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu secara gamblang menyatakan kekecewaannya terhadap pola perencanaan anggaran yang menurutnya tidak berpihak kepada rakyat. Ia menyebut penyusunan APBD seharusnya berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar “bagi-bagi anggaran” antar dinas atau untuk kegiatan seremonial.
“Selama kami turun ke lapangan, dari hasil reses sampai aduan langsung masyarakat, permintaan mereka itu selalu soal perbaikan jalan. Tapi yang dianggarkan justru minim. Jadi, ini uang rakyat atau uang seremoni?” sindir Sophi.
Sophi menambahkan bahwa DPRD kerap menerima laporan masyarakat yang menjadi korban jalan rusak, baik berupa kecelakaan maupun kerugian ekonomi akibat distribusi barang yang terhambat. Bahkan, beberapa kali masyarakat sampai turun ke jalan melakukan aksi protes karena kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki.
“Masalah jalan rusak ini sudah dari dulu, dan selama ini hanya dijadikan bahan pidato, bukan prioritas nyata. Saatnya Pemkab sadar bahwa yang mereka kelola itu uang rakyat, bukan anggaran pesta dan seremoni yang habis tanpa bekas,” kritiknya tajam.
Ia pun mendesak agar Pemkab Cirebon melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang bersifat seremonial, rapat-rapat formalitas, dan perjalanan dinas bisa ditekan untuk mengalihkan anggarannya ke pembangunan jalan dan layanan kesehatan.