Mengubah kebijakan fiskal seperti penyesuaian PBB adalah hal yang wajar demi meningkatkan pendapatan daerah. Namun, penting bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat agar keputusan tersebut tidak menimbulkan perlawanan yang berlebihan. Pemerintah daerah perlu lebih aktif menjelaskan penggunaan dana tambahan dari PBB dan memastikan tidak ada kelompok rentan yang terdampak negatif dari kebijakan ini.
Jika tujuan pembangunan benar-benar diutamakan, maka kenaikan PBB seharusnya diiringi dengan peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur yang merata, dan dukungan untuk sektor-sektor produktif, bukan hanya sekadar mengejar angka dan membandingkan dengan kabupaten lain.