“Fokus kita adalah infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan. Kami akan menggelontorkan dana untuk RTLH, baik dari pusat maupun daerah. Provinsi serta kabupaten/kota juga akan menganggarkan. Ada tambahan dan pengalihan anggaran, yang penting adalah fokus pada infrastruktur untuk ketahanan pangan,” paparnya.
Namun, kritik masih perlu disampaikan terkait pengawasan dan implementasi anggaran ini. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pengalihan anggaran tidak selalu memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama jika tidak didukung oleh transparansi dan partisipasi publik dalam prosesnya.
Secara keseluruhan, APBD Perubahan 2025 memberikan harapan untuk pencapaian pembangunan yang lebih merata dan adil. Namun, agar tidak hanya menjadi angka, diperlukan komitmen nyata dari semua pihak pemerintah untuk melaksanakan anggaran ini secara efektif, berpihak pada masyarakat kecil, dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan kesejahteraan publik.