RADARCIREBON.TV – Kalau di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) “cuma” 250% saja sudah cukup membuat rakyat turun ke jalan dan Bupati hatus membatalkan kenaikan PBB nya.
Nah, di Kota Cirebon? Kenaikan nyaris 1000% ternyata belum cukup bikin penguasa di Balai Kota berkeringat. Bahkan kesan yang muncul: ya sudah, warga disuruh kuat-kuatin saja.
Paguyuban Pelangi Kota Cirebon kembali menggugat kebijakan yang mereka anggap “tidak masuk akal” ini. Perwakilan mereka, Hetta M. Latumetten, dengan nada getir menyebut bahwa perjuangan sudah dilakukan sejak awal 2024.
Baca Juga:Persiapan Maksimal Polresta Pati Hadapi Rencana Aksi DemonstrasiNaikkan Pajak 250 Persen, Bupati Pati Tantang 50 Ribu Warga Demo: Saya Tak Gentar!
“Kami akan berjuang sampai kapan pun. Dari awal 2024 kami sudah bergerak, bahkan sampai ke Presiden dan Mendagri, dan mereka sudah mendengar aspirasi kami,” ujarnya, Rabu (13/8).
Bukan sekadar bicara, Paguyuban Pelangi sudah berulang kali menggelar aksi jalanan, menyambangi DPRD, hingga audiensi ke kementerian di Jakarta. Tapi hasilnya? Hampir nihil. PBB tetap melambung, rakyat tetap tercekik, dan pemerintah kota tetap seperti menutup telinga.
Ironisnya, kata Hetta, hampir seluruh wilayah Kota Cirebon mengalami kenaikan PBB minimal 100%. Di mata sebagian pejabat, angka ini dianggap “sepele” karena nominalnya kecil. “Satu persen pun tetap bagian dari masyarakat. Tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Kalau mau membandingkan, rakyat Pati benar-benar menjadi contoh bagaimana masyarakat bisa bersatu melawan kebijakan yang dianggap menindas. Di sana, hanya dengan kenaikan 250% saja, massa turun ke jalan berhari-hari, tekanan publik memuncak, dan akhirnya Bupati harus menarik kebijakannya.
Sementara di Kota Cirebon, yang PBB-nya naik hampir empat kali lipat lebih besar, pejabatnya masih duduk manis di kursi empuk, menganggap ini sekadar angka di atas kertas.
Paguyuban Pelangi melihat fenomena ini sebagai cermin bahwa kebijakan pajak di Kota Cirebon sedang dibangun di atas logika yang terbalik: rakyat disuruh paham kesulitan pemerintah, tapi pemerintah tak mau paham kesulitan rakyat. “Berkaca dari Pati, kenapa kita tidak bisa seperti mereka?” tanya Hetta.
Kini, mereka tengah menyiapkan aksi besar-besaran. Tidak sekadar long march atau spanduk protes, tapi upaya untuk membangunkan kesadaran publik bahwa kebijakan ini menyentuh sendi kehidupan setiap warga mulai dari pedagang kecil sampai pensiunan yang hidup dari uang pas-pasan.