RADARCIREBON.TV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah menyetujui pembentukan pansus untuk proses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, akibat keributan yang muncul saat demonstrasi pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025.
Menurut pantauan pada pukul 13.00 WIB, kelompok massa berhasil memasuki gedung DPRD. DPRD Pati kemudian sepakat untuk mengusulkan pembentukan pansus yang berkaitan dengan pemakzulan Bupati Pati.
Narso, Ketua Fraksi PKS, mengungkapkan ada alasan di balik pengajuan pemakzulan ini, seperti masalah pengisian posisi direktur di rumah sakit dan isu anggaran.
Baca Juga:Demo Kenaikan PBB Pati Rusuh: Mobil Dibakar! Bupati Dilempari Sendal!Pati PBB Naik 250 Persen Demo Besar-besaran! Kota Cirebon Naik 1000 Persen?
“Pengisian posisi direktur Rumah Sakit Soewondo serta pergeseran anggaran untuk tahun 2025,” ungkap Narso.
Joni Kurnianto, anggota DPRD dari Partai Demokrat, juga menyatakan pandangan yang serupa.
“Hak angket akan diajukan untuk Bupati karena dia telah melanggar janji yang diucapkan saat dilantik sebagai Bupati Pati. Situasi gaduh pun terjadi di Pati. Hak angket harus segera dilaksanakan,” tegasnya.
Dari Fraksi Gerindra, Yeti merekomendasikan hak angket untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan transparan agar situasi di Pati menjadi lebih kondusif.
Fraksi PKB, melalui Mahdun, juga menilai bahwa Bupati tidak mendukung kepentingan masyarakat.
“Proses penentuan terkait kenaikan pajak PBB, meskipun akhirnya dibatalkan, tetap menimbulkan kegaduhan saat ini,” jelasnya.
“Akibatnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan,” tambahnya.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, kemudian mengetuk palu untuk mengesahkan hak angket terkait usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Baca Juga:Tarik Rem Darurat! Bupati Sudewo Batalkan Kenaikan PBB P2 250 PersenPersiapan Maksimal Polresta Pati Hadapi Rencana Aksi Demonstrasi
“Rapat paripurna akan meninjau mengenai kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati. Pembentukan pansus ini bertujuan untuk menyelidiki kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Pati,” tuturnya.
Harapannya dari situasi Pati hari ini, bisa menjadi evaluasi untuk pemerintahan kabupaten atau kota hingga pemerintahan pusat. Agar tidak sembarangan membuat kebijakan untuk masyarakat.
Dikarenakan bagaimana pun juga masyarakat yang akan kena dampaknya. Rakyat di era sekarang tidak perlahan sudah mulai sadar dengan politik dan pemerintahan.
Ini membuat mereka kritis terhadap setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Demo besar di Pati hari ini bisa membuat pemerintahan Pati, maupun pemerintahan daerah dan pemerintahan berbenah menjadi lebih baik.