WALIKOTA Cirebon akan melakukan kajian mengenai saran dari Gubernur Jawa Barat KDM untuk menghapus beban PBB dari 2024 ke belakang, seperti pemutihan pajak kendaraan. Saran KDM tersebut buntut dari adanya protes warga mengenai kenaikan PBB yang mencapai 1000 persen.
Usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Cirebon, Walikota Cirebon, Effendi Edo, menanggapi saran himbauan dari Gubernur Jawa Barat KDM, khususnya mengenai pembebasan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan alias PBB dari tahun 2024 ke belakang. Hal ini muncul buntut dari adanya protes warga, berupa adanya kenaikan PBB hingga 1000 persen yang dialami sejumlah warga di Kota Cirebon.
Walikota Cirebon akan melakukan kajian sebelum mengambil keputusan dan kebijakan baru. Jika nanti kajiannya sudah selesai, dan mendapatkan kepastian angka dan lainnya, baru mengambil kebijakan yang baik untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga:Tim Wasev Tinjau Tmmd Nasional Di Kuningan – VideoDPRD Benarkan Ada Kenaikan PBB 1000 Persen Dialami Sebagian Warga – Video
Untuk sementara ini, Pemerintah Kota Cirebon memberikan diskon PBB 50 persen sebagai upaya meringankan beban biaya masyarakat.