Selain isu pemborosan, tunjangan yang sangat besar ini juga dianggap tidak sebanding dengan performa DPR. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut tunjangan tersebut sebagai “subsidi” yang bersifat ironis.
“Artinya, para anggota dewan ini disubsidi oleh negara dengan jumlah yang cukup besar. Banyaknya jenis subsidi yang diterima oleh anggota DPR ini tidak sejalan dengan kinerja mereka. Ini sangat ironis,” ujarnya.
Klaim kinerja DPR yang disampaikan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, mengenai penerimaan 5. 642 laporan dari masyarakat dan penyelesaian 14 rancangan undang-undang (RUU) dianggap tidak mewakili partisipasi publik yang sesungguhnya. Beberapa RUU, seperti RUU Pilkada dan UU TNI, malah menimbulkan kontroversi dan demonstrasi besar-besaran karena proses pembahasannya dinilai tertutup dan minim keterlibatan masyarakat sipil.
Baca Juga:DPRD Kota Cirebon Sudah Jadwalkan Revisi Perda Retribusi Pajak – VideoMuncul Pansus Pemakzulan Bupati Pati di DPRD,Terkait Kenaikkan PBB 250%
“DPR memang paling kreatif dalam menemukan jenis tunjangan baru yang dibebankan kepada negara,” sindir Lucius, menunjuk pada tunjangan lain seperti tunjangan reses, tunjangan kunjungan kerja, dan kini tunjangan perumahan.
Alasan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal DPR mengenai kondisi rumah dinas yang dikatakan rusak juga menjadi sorotan. Lucius berpendapat bahwa alasan tersebut tidak logis, terutama mengingat kehadiran anggota dewan yang sering kali kurang optimal.
Dia bahkan menganggap tunjangan-tunjangan ini sebagai cara untuk meningkatkan penghasilan, yang pada akhirnya membuat anggota dewan menjadi “overweight” dan kurang produktif. Temuan dari survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPR hanya mencapai 69% semakin menguatkan pendapat ini.
Tunjangan untuk rumah ini, yang ditentukan berdasarkan standar tunjangan anggota DPRD Jakarta, menjadi perhatian utama.
Namun, ketika ditanyakan, sebagian anggota DPR enggan memberikan komentar, dan hanya TB Hasanuddin yang menyampaikan, “Silakan tanya kepada pemerintah, karena kami bukanlah yang mengaturnya. Kami hanya menerima. Bagi saya, berapa pun yang diberikan saya bersyukur. ” Jawaban ini seolah mengabaikan kritik dari publik yang semakin meluas.