KPK memang belum mengumumkan berapa total uang yang diduga diperas Noel. Namun dengan daftar barang bukti yang menyerupai katalog showroom mewah, publik seolah sudah bisa menebak: ini bukan pemerasan recehan.
Dari K3 Jadi Kasus “K3: Korupsi, Kekuasaan, Kendaraan”
Ironi pun mencuat. Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi pekerja, justru diseret menjadi ajang pemerasan. Di tangan pejabat yang semestinya mengurusi nasib buruh, K3 kini berubah akronim: Korupsi, Kekuasaan, dan Kendaraan.
OTT ini bukan sekadar menampar wajah kementerian, tetapi juga menyajikan pertunjukan yang semakin membuat publik muak. Bagaimana tidak, baru kurang dari setahun menjabat, Noel sudah ditangkap dengan barang bukti mobil sport. Padahal, jargon kabinet yang mengusungnya adalah “kerja nyata” sayangnya, kerja nyata yang muncul malah kerja OTT.
Baca Juga:Wamenaker Emanuel "Noel" Ebenezer Dikabarkan Terjaring OTT KPK?BSU Diberikan Penuh, Menaker Jamin Nggak Ada Potongan
Publik Bertanya: “Kapan Berakhir?” Kasus Noel menambah daftar panjang pejabat yang masuk daftar “kelas premium” di KPK. Dari relawan yang dulu dielu-elukan sebagai motor rakyat, kini berubah jadi tersangka yang ditertawakan publik.
Bagi buruh yang masih bergelut dengan upah minimum dan nasib kontrak, kisah Noel ini seperti sebuah ironi getir. Mobil sport Nissan GTR jadi simbol jurang antara pejabat dan rakyat: ketika buruh berdesakan di pabrik, pejabat justru berdesakan di garasi mewah.
Publik pun hanya bisa bertanya dengan nada sinis: “Apakah sertifikasi K3 memang sudah diubah menjadi tiket VIP untuk membeli supercar?”
Noel, yang pernah dikenal vokal dan lantang dalam berbagai forum, kini justru hanya bisa diam di ruang pemeriksaan KPK. Publik menunggu akhir cerita ini: apakah Wamenaker benar-benar akan dicopot, atau justru drama politik ini akan berakhir dengan kalimat klasik, “Kita tunggu hasil persidangan.”
Sementara itu, mobil Nissan GTR biru yang kini parkir di Gedung KPK seakan jadi monumen kecil, bukti bagaimana kekuasaan, mobilitas politik, dan hobi mengoleksi mobil mewah bisa berakhir di halaman lembaga antirasuah.