RADARCIREBON.TV – Di tengah perhatian publik terhadap panitia khusus (Pansus) hak angket DPRD Pati mengenai kebijakan Bupati Sudewo, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menggarisbawahi pentingnya menjaga agar pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap optimal.
Taj Yasin menekankan bahwa meskipun ada dinamika politik yang sedang berlangsung, kebutuhan masyarakat harus tetap diperhatikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mencermati dengan teliti proses pembahasan Pansus hak angket ini. Taj Yasin memberikan apresiasi terhadap sifat terbuka dari diskusi tersebut, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti perkembangan dan memahami aspirasi yang diungkapkan warga kepada DPRD Pati.
Baca Juga:Merdeka Belajar: Dari Konsep ke Realita, Jateng Jadi Contoh!Ekonomi Syariah Jateng Menggeliat: Bank hingga UMKM Ikut Terdongkrak
“Kita mengawal segala hasil yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Pati. Pansus ini harus kita hargai. Saya senang bahwa sifatnya terbuka,” ujar Taj Yasin saat berada di Jakarta Pusat, Rabu, 20 Agustus 2025.
Menurutnya, keterbukaan ini adalah kunci untuk memastikan bahwa proses politik berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, semua pihak, termasuk masyarakat, dapat melihat secara langsung bagaimana poin-poin aspirasi mereka diproses.
Walaupun situasi politik tengah memanas, Taj Yasin mengingatkan bahwa stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap menjadi fokus utama.
Ia menegaskan beberapa kali bahwa tugas pemerintah daerah adalah melayani rakyat, dan proses tersebut tidak boleh terhenti.
“Karena banyak yang perlu diurus dan dilayani, pemerintahan tidak boleh berhenti. Itu yang kita harapkan,” ucap pria asal Rembang ini.
Lebih lanjut, Taj Yasin juga mengingatkan Bupati Sudewo untuk terus menjalankan tugasnya seperti biasanya. Ia bahkan menyebut momen kehadirannya di Pati saat peringatan 17 Agustus lalu sebagai bentuk dukungan moral.
“Dia harus tetap melaksanakan tugasnya. Saya datang ke upacara 17 Agustus kemarin juga dalam rangka memberikan semangat. Biarkan permasalahan ini berjalan, namun pelayanan pemerintah harus tetap berjalan,” tegasnya.
Baca Juga:Pati Kondusif Lagi! Paska Aksi Massa, Gubernur Jateng Pastikan Pelayanan Publik Aman & Ekonomi PulihBoom Pariwisata Jateng: Dieng Trail Run 2025 Tarik Ribuan Peserta Internasional
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa walaupun ada perbedaan pandangan politik, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Proses hak angket diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara roda pemerintahan tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Pati.