Paguyuban Pelangi mendapatkan kesempatan audiensi dengan Wali Kota Cirebon dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Dalam pertemuan ini, Pemerintah Daerah (Pemda) berjanji akan mengkaji kembali kenaikan PBB dari tahun 2023 hingga 2025 agar tidak naik secara signifikan.
Polemik kenaikan PBB yang sempat memicu reaksi dari masyarakat perlahan menemui titik terang. Pada Jumat sore, Paguyuban Pelangi mendapatkan kesempatan bertemu dan berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon, BPKPD, perwakilan Forkopimda, serta unsur lainnya di rumah dinas wali kota.
Ada beberapa poin yang disampaikan. Di antaranya, pemerintah akan mengkaji kembali kenaikan PBB P-2 dari tahun 2023 sampai 2025 agar kenaikannya tidak signifikan. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, wali kota menjanjikan diskon PBB sebesar 50 persen hingga akhir tahun 2025.
Baca Juga:Angka Stunting Kelurahan Kalijaga Masih Ratusan – VideoSiswa SMKN 1 Lemahabang Jadi Duta Siswa Jawa Barat – Video
Paguyuban Pelangi juga memastikan tidak akan ada aksi yang mengganggu kondusivitas Kota Cirebon, seperti demonstrasi, karena mereka sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama kepala daerah.
Diharapkan, pemerintah daerah bisa melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengkaji secara menyeluruh terkait formula perhitungan kenaikan pajak agar ke depannya sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak memberatkan masyarakat.