Hendra Nirmala Resmi Jadi Sekda Kabupaten Cirebon! Punya PR Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Hendra Nirmala
Hendra Nirmala akhirnya resmi dilantik sebagai Sekda Kabupaten Cirebon Foto : radarcirebon.tv
0 Komentar

Bupati Imron sendiri dalam sambutannya berulang kali menekankan soal pelayanan.

“Besok sudah mulai tugas, program satu tahun ke depan harus dipermudah. Di era globalisasi, masyarakat harus dilayani dengan baik, transparan, dan terukur. Jika pemerintah melayani dengan baik, ekonomi masyarakat ikut naik,” katanya.

Imron pun terlihat serius, ia tidak mau komitmen pelayanan prima tersebut hanya jadi jargon lama. Kata “dipermudah” mungkin manis di podium, tapi dilapangan banyak yang merasa pelayanan publik di Cirebon masih sering dianggap lambat, rumit, dan penuh birokrasi berlapis.

Sementara itu, posisi Kabag Umum yang ditinggalkan oleh Sunanto Ade dan Jois masih belum diisi secara definitif. Imron menyebut untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas. Kursi kosong ini menambah daftar tanda tanya: apakah memang belum ada figur yang pas, ataukah kursi itu masih dalam proses lainnya?

Baca Juga:Taylor Swift Resmi Tunangan dengan Travis Kelce: Pop Superstar Bertemu Jagoan NFLSiap-siap! Persib Bakal Umumkan Pemain Hari Ini! Pantengin TVRI Jabar Pukul 15.30 WIB

Pelantikan ini pada akhirnya menampilkan wajah baru birokrasi Cirebon, meski persoalan lama tetap menanti.

Publik sudah terlalu sering mendengar janji tentang pelayanan cepat, birokrasi transparan, dan tata kelola yang baik. Harapan besar kini ditumpukan pada pejabat baru, terutama Sekda yang menjadi motor koordinasi birokrasi, Kepala DPUTR yang harus menuntaskan infrastruktur, Kadispora yang ditunggu gebrakannya untuk pemuda dan olahraga, Kepala BKPSDM yang harus membenahi manajemen ASN, serta Kabag Hukum dari kejaksaan yang diharapkan mampu menjaga birokrasi tetap bersih.

Tapi masyarakat Cirebon realistis. Mereka menilai pejabat bukan dari kata-kata saat pelantikan, melainkan dari kerja nyata setelahnya. Jika pelayanan tetap berbelit dan tata kelola tak berubah, maka rotasi ini hanya akan dicatat sebagai rutinitas belaka: ramai saat seremoni, sepi dalam implementasi.

Dan khusus untuk Kabag Hukum, publik mungkin akan menatap lebih tajam. Sebab ketika seorang jaksa masuk birokrasi, ekspektasi otomatis meningkat: hukum harus jadi pagar kuat, bukan hanya asesoris.

Pada akhirnya, rotasi ini menegaskan bahwa wajah bisa berganti, jabatan bisa bergeser, tetapi masyarakat akan selalu menunggu bukti. Silakan ganti pejabat sesuka hati, yang penting jangan lupa, masyarakat butuh dilayani, bukan sekadar ditonton drama birokrasi.

0 Komentar