RADARCIREBON.TV – Gelombang aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir akhirnya berbuntut panjang. Lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan dari keanggotaannya setelah ucapan dan sikap mereka dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Adies Kadir dari Partai Golkar. Keputusan ini kabarnya diambil setelah ada rapat cepat yang digelar Presiden RI Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik di parlemen.
Aksi yang awalnya berupa penyampaian pendapat damai, dalam beberapa hari terakhir bergeser menjadi kerusuhan di sejumlah daerah. Beberapa kantor DPRD dilaporkan dibakar, kantor polisi dirusak, hingga fasilitas publik yang seharusnya dijaga justru menjadi sasaran amuk massa.
Baca Juga:Breakingnews! Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di Non-Aktifkan dari Keanggotaan DPR RI Oleh Partai NasdemForkopimda Monitoring Gedung DPRD Kab. Cirebon – Video
Tragisnya, gelombang kerusuhan juga memicu aksi penjarahan. Rumah pribadi milik Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio, bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani tak luput dari sasaran. Sejumlah barang berharga dikuras habis, sementara kondisi rumah mengalami kerusakan cukup parah.
Fenomena ini menambah keprihatinan banyak pihak. Aksi unjuk rasa yang sejatinya adalah bentuk ekspresi demokrasi, justru bergeser menjadi peristiwa yang menyisakan luka mendalam.
Adapun pencopotan kelima anggota DPR RI ini tidak lepas dari pernyataan mereka yang menimbulkan polemik di publik. Ahmad Sahroni, misalnya, sempat melontarkan kalimat yang dianggap merendahkan rakyat dengan sebutan “tolol sedunia”. Ucapan tersebut segera memicu gelombang kritik dan dinilai menyakiti hati masyarakat luas.
Sementara Nafa Urbach terseret kontroversi terkait dukungannya terhadap tunjangan perumahan DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan. Dukungan tersebut dipandang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
Uya Kuya dan Eko Patrio pun menghadapi kritik serupa, terutama karena dinilai tidak peka terhadap keresahan masyarakat. Sedangkan Adies Kadir dari Golkar disebut ikut terseret karena sikap politiknya dianggap tidak menenangkan situasi terkait penjelasan tunjangan DPR RI.
Keputusan menonaktifkan mereka disebut sebagai langkah untuk meredakan ketegangan, sekaligus bentuk tanggung jawab moral partai politik kepada rakyat.