RADARCIREBON.TV Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menarik Rp200 triliun uang pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk ditebar ke perbankan umum.
Purbaya mengatakan selama ini ada Rp425 triliun uang pemerintah yang hanya disimpan di BI. Dana ‘nganggur’ itu di antaranya berasal dari sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA).
Menurutnya, hal ini membuat ekonomi tak berputar dan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga:Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai KemenkeuPrabowo Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani dan Budi Gunawan Digantikan & Profil Purbaya Yudhi Sadewa
Alasan Pemerintah Suntik Rp200 T ke 6 Bank
Purbaya menyampaikan upaya ini dilakukan untuk menghidupkan kembali aliran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana itu akan ditempatkan ke rekening pemerintah yang ada di perbankan seperti deposito.
“Saya lihat Kemenkeu bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan. Ada Rp 430 triliun, saya pindahkan ke sistem perbankan Rp 200 triliun. Kita akan menyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa jalan lagi,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Purbaya yakin dana itu tidak akan dibiarkan mengendap karena ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.
Lalu, Apa Kata Ekonom?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyatakan kebijakan ini bisa saja menggenjot perekonomian.
“Sebetulnya ini oke ada suntikan likuiditas besar di sektor riil, dan juga didukung kebijakan moneter saat ini oleh Bank Indonesia yang cenderung dalam beberapa bulan terakhir juga relatif agresif menurunkan suku bunga, dan implikasinya mendorong sektor riil. Harapannya memang kebijakan fiskal dan moneter itu cukup pro growth,” ungkap Eko dalam diskusi publik yang digelar Kamis (11/9/2025).
Hanya saja, ini perlu didukung kebijakan pemerintah untuk merelaksasi kemudahan berusaha di sektor riil. “Kalau tidak, ya ujungnya ekonomi tidak akan tumbuh seperti ekspektasi yang diharapkan,” lanjutnya.
Sebab, Eko menilai perbankan tidak kekurangan likuiditas kredit, yang kurang adalah permintaan kredit dari masyarakat.