“Dilihat dari kredit yang disetujui bank tapi tak diserap sektor riil itu besar. Itu menandakan bank juga sebenarnya hari ini juga nyari siapa yang mau pinjam, mereka juga bingung credit growth-nya rendah sekali,” papar Eko.
Pengusaha Harapkan Dana Dialirkan ke Sektor ProduktifKetua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengharapkan dana tersebut bisa dialirkan ke sektor produktif. Hal ini agar sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kembali bergeliat dan perekonomian nasional bisa tumbuh.
Akbar menjelaskan dana Rp 200 triliun yang diguyur ke perbankan menjadi afirmasi Pemerintah untuk UMKM. Yakni, penghapusan UMKM dari daftar kredit macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). “Kewajiban UMKM tidak dihapus. Namun, tetap dapat menikmati restrukturisasi atau kredit baru non konsumtif,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).
Baca Juga:Prabowo Ganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai KemenkeuPrabowo Reshuffle Kabinet, Sri Mulyani dan Budi Gunawan Digantikan & Profil Purbaya Yudhi Sadewa
Selain itu, Pemerintah bisa menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8-9 persen untuk memberi ruang konsumsi bagi masyarakat. Juga memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi UMKM yang akan berakhir akhir tahun ini.
Kata Akbar, langkah ini untuk menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang patuh aturan. “Semangat Menkeu yang baru sudah jelas. Beliau juga pasti paham pengusaha UMKM telah terdampak pengetatan fiskal,” jelas dia.