RADARCIREBON.TV – Permasalahan mengenai dana mengendap sebesar Rp4,1 triliun di perbankan yang disebut milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memanas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat dalam perdebatan terbuka yang memperlihatkan gesekan antara pemerintah pusat dan daerah soal transparansi keuangan publik.
Purbaya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025), menegaskan bahwa data yang ia paparkan berasal langsung dari pantauan Bank Indonesia per September 2025. Ia menyebut laporan tersebut valid dan dikirim secara rutin oleh perbankan kepada otoritas keuangan nasional.
“Tanya saja ke bank sentral, itu data mereka. Kalau gubernur tidak tahu, bisa jadi anak buahnya menutupi. Data itu berasal dari laporan resmi perbankan,” ujar Purbaya dengan nada tegas.
Baca Juga:Indra Sjafri Siapkan Dua Pemusatan Latihan Tambahan untuk Timnas U-22 Jelang SEA Games 2025Chelsea Lakukan Transformasi Besar, Fokus Bangun Fondasi Klub yang Lebih Modern
Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas bantahan Dedi Mulyadi yang menyatakan tidak ada dana mengendap sebesar itu di kas daerah Jawa Barat. Dalam unggahan videonya di Instagram, Dedi bahkan menantang agar pihak pusat menyerahkan bukti konkret.
“Kalau memang ada Rp4,1 triliun di deposito, kasih saya datanya. Saya sudah periksa ke Bank BJB, buka semua dokumen kas daerah, dan tidak ada dana sebesar itu,” ucap Dedi.
Meski begitu, Dedi Mulyadi membenarkan bahwa terdapat sekitar Rp2,3 triliun dana yang masih berada di bank. Namun, dana tersebut dijelaskan sebagai anggaran siap cair untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur serta pembayaran kepada pihak ketiga menjelang penutupan tahun anggaran.
Pernyataan saling balas ini mencerminkan dinamika komunikasi yang kerap terjadi antara pejabat pusat dan daerah, terutama ketika menyangkut isu sensitif seperti keuangan publik. Di satu sisi, Purbaya menekankan pentingnya disiplin fiskal dan pelaporan akurat. Di sisi lain, Dedi menyoroti pentingnya pemahaman konteks operasional di lapangan yang sering kali tidak tergambar dalam angka statistik semata.
Publik pun menjadi saksi dari adu argumen dua pejabat yang sama-sama berpengaruh ini. Polemik tersebut tidak hanya memperlihatkan perbedaan data, tetapi juga menunjukkan tantangan besar dalam membangun koordinasi antarlembaga pemerintahan.