RADARCIREBON.TV – Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di daerah.
Langkah konkret itu ditandai dengan deklarasi sepuluh kecamatan tangguh bencana yang digelar secara serentak sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg melalui Asisten Pemerintahan Setda, Drs. H. Mochamad Syafrudin,Syafrudin menjelaskan, deklarasi ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak awal penerapan sistem mitigasi dan perencanaan bencana berbasis SOP (Standar Operasional Prosedur) di setiap kecamatan.
Baca Juga:BPBD Catat 8 Kejadian Selama Bulan Agustus 2025 – VideoIni Nama Korban, Update Terbaru: BPBD Rilis Identitas Korban Longsor Gunung Kuda Cirebon
“Setelah deklarasi, tidak boleh lagi ada sifat darurat dan terburu-buru dalam penanganan bencana. Semua sudah harus berdasarkan SOP yang telah disepakati bersama antara kecamatan dan forum kebencanaan,” ujarnya.
Menurutnya, mitigasi bencana, perencanaan yang matang, dan koordinasi antar pihak merupakan kunci utama dalam mengurangi risiko bencana, terutama di wilayah dengan potensi tinggi seperti banjir, longsor, rob, hingga puting beliung. Kabupaten Cirebon memiliki sejumlah titik rawan, di antaranya Kecamatan Waled, Karangwareng, Tengah Tani, dan Panguragan yang kerap terdampak banjir. Sementara wilayah Greged dan Dukupuntang dikenal rawan longsor.
“Bencana di Cirebon itu bukan hanya air kiriman dari wilayah atas. Ada juga faktor lokal seperti rob di Ambulu, yang hampir setiap hari mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ini nyata, bukan sekadar ancaman di atas kertas,” tambah Syafrudin.
Ia menekankan, program kecamatan tangguh bencana ini juga merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah wajib melaporkan capaian skor SPM setiap tahun.
“Kebencanaan kini bukan lagi urusan tambahan, tapi sudah masuk ke dalam indikator pelayanan wajib daerah,” tegasnya.
Dari sisi anggaran, tahun 2026 akan menjadi momen efisiensi besar. Berdasarkan perencanaan. Efisiensi dilakukan agar penggunaan dana lebih tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kebencanaan.
“Untuk tahun depan, dari angka perencanaan di kisaran 5,6, kemudian dilakukan efisiensi jadi 3,2 miliar, tapi bukan berarti kegiatan dikurangi, justru diarahkan lebih efektif dan efisien,” jelas Kepala BPBD, Ikin Asikin.