Masa Pemerintahan dan Upaya Rekonsiliasi
Memimpin di tengah perpecahan internal bukan hal mudah bagi PB XIII. Selain menjaga warisan budaya keraton, ia juga menghadapi tantangan untuk menyatukan kembali keluarga besar Mataram yang sempat berselisih.
Pada 18-19 Juli 2009, keraton menggelar upacara jumenengan atau peringatan kenaikan takhta PB XIII. Upacara ini menampilkan Tari Bedhaya Ketawang, tarian sakral yang hanya dipentaskan untuk raja yang bertahta. Momen itu menjadi bersejarah karena Tejowulan turut hadir dalam prosesi tersebut.
Proses rekonsiliasi akhirnya tercapai pada tahun 2012 melalui mediasi antara DPR RI, Pemerintah Kota Surakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo, dan perwakilan keluarga. Dalam pertemuan itu, Tejowulan secara resmi mengakui Hangabehi sebagai Paku Buwono XIII yang sah.
Baca Juga:Sandra Dewi Cabut Gugatan Keberatan Penyitaan Aset Terkait Kasus Korupsi Tata Kelola Timah Harvey MoeisAldy Fairuz Gugat Cerai Angbeen Rishi Setelah 5 Tahun Menikah
Sebagai bentuk kesepakatan damai, Tejowulan dianugerahi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung dan diangkat sebagai Mahapatih Keraton. Kesepakatan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan di Kasunanan Solo.