Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon bersama Komisi II dan Dinas Pertanian menggelar rapat koordinasi membahas pemanfaatan lahan pertanian milik Pemerintah Daerah seluas kurang lebih 200 hektare. Dalam rapat tersebut, DPRD menegaskan bahwa penyewaan lahan pertanian harus benar-benar diberikan kepada petani penggarap, bukan melalui pihak ketiga atau perantara.
DPRD Kabupaten Cirebon melakukan rapat koordinasi bersama Komisi II dan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon membahas optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian milik Pemerintah Daerah yang mencapai sekitar 200 hektare.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti mekanisme penyewaan lahan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Banyak lahan pertanian yang justru tidak dikelola langsung oleh petani penggarap, melainkan disewa oleh pihak ketiga yang berpotensi mengurangi manfaat bagi petani.
Baca Juga:Progres Pembangunan Puskesmas Gunungsari – VideoPengaspalan Jalan Desa Tuk dari Banprov Terkesan Asal-Asalan – Video
DPRD Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa lahan pertanian milik Pemerintah Daerah harus diperuntukkan bagi masyarakat secara langsung, khususnya bagi para petani yang memang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk membenahi prosedur dan mekanisme sewa menyewa lahan agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada petani penggarap.
Langkah pembenahan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani, sekaligus memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon.