RADARCIREBON.TV – Uang rakyat di Kabupaten Cirebon tampaknya belum benar-benar “bekerja” sebagaimana mestinya. Hingga akhir Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih menahan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp1,48 triliun. Angka yang fantastis itu kini hanya berstatus “tertulis di kertas”, bukan berputar di lapangan.
Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berulang kali mengingatkan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja. Pesannya sederhana: uang publik jangan hanya dipajang di laporan keuangan. Tapi di Cirebon, pesan itu tampaknya masih sebatas angin lewat.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja daerah baru mencapai 68,23 persen dari total pagu Rp4,65 triliun. Artinya, sepertiga uang rakyat masih “terkunci” dalam sistem birokrasi dan belum menjelma menjadi pembangunan nyata.
Baca Juga:Bupati Imron Apresiasi Budidaya Bebek Bumdes Sinarancang – VideoBupati Imron Tinjau Sejumlah Lokasi Peningkatan Jalan – Video
Sebaliknya, sisi pendapatan daerah justru berlari lebih kencang. Pemkab berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp3,54 triliun, atau 77,44 persen dari target Rp4,57 triliun. Ironisnya, uang yang masuk justru tidak segera dimanfaatkan. Ketimpangan ini menegaskan bahwa kemampuan Cirebon dalam mengumpulkan dana jauh lebih baik daripada kemampuan membelanjakannya.
Akibatnya, dana publik mengendap dan tak memberi efek langsung pada masyarakat. Jalan masih berlubang, drainase belum tuntas, sementara papan proyek baru setengah berdiri di beberapa lokasi.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, tak menampik kenyataan pahit itu. Ia mengakui rendahnya serapan anggaran disebabkan keterlambatan pengerjaan proyek fisik di sejumlah perangkat daerah.
“Sebagian besar kegiatan konstruksi masih berjalan. Kami sudah instruksikan percepatan agar penyelesaiannya optimal sebelum Desember,” ujar Imron,
Namun, janji percepatan bukan barang baru. Setiap tahun, narasinya hampir sama seolah proyek fisik di Cirebon punya kebiasaan molor secara genetis.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) jadi kambing hitam utama. Dari total pagu Rp289,45 miliar, baru 40,32 persen yang terealisasi. Ini artinya, lebih dari separuh uang untuk infrastruktur daerah belum tersentuh. Padahal, dinas inilah yang mestinya menjadi motor penggerak pembangunan fisik.
Bukan hanya PUTR, sejumlah dinas lain juga tampak lesu dalam menyerap anggaran. Dinas Sosial baru mencapai 55,39 persen, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya 55,18 persen, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun masih di angka 58,69 persen.