RADARCIREBON.TV – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki dua jalur utama untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah Gaza. Pernyataan ini disampaikan dari kantornya di Jakarta pada Jumat, 14 November 2025, dan menegaskan kesiapan Indonesia mengambil peran aktif dalam misi kemanusiaan internasional.
Lebih rincinya, Sjafrie menjelaskan bahwa opsi pertama adalah melalui mekanisme resmi di bawah naungan Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB), di mana Indonesia selama ini sudah berpengalaman mengirimkan pasukan ke berbagai zona konflik, seperti Afrika dan Lebanon. Kerangka kerja PBB dianggap sebagai jalur yang paling sah dan umum dalam misi perdamaian internasional. “Kami akan menggunakan jalur PBB terlebih dahulu,” ujar Sjafrie.
Kemudian, opsi kedua yang disebutkan adalah melalui persetujuan langsung sebuah organisasi internasional yang diinisiasi oleh negara lain, termasuk kemungkinan dengan dukungan dari Amerika Serikat. Menurut Menteri Sjafrie, jalur ini akan membutuhkan komunikasi lintas‑kepala negara dan kerja sama dengan pihak‑pihak Arab serta Israel sebagai negara yang terkait erat dalam konflik Gaza. Ia menegaskan bahwa “jika negara‑negara Arab seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab menyatakan dukungan, maka Indonesia siap melibatkan diri.”
Baca Juga:Bek Muda Andalan Nasional, Rizky Ridho Masuk Nominasi FIFA Puskas Award 2025, Harapan Baru Indonesia1.600 Atlet Bersinar di Kolam GBK, Momentum Kebangkitan Akuatik Nasional
Di samping itu, Sjafrie juga mengungkap bahwa pihaknya telah mempersiapkan sekitar 20.000 personel yang terdiri dari unsur pasukan kesehatan dan Zeni sebagai antisipasi dan pra‑penugasan untuk misi tersebut. Persiapan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan peran aktifnya, bukan hanya secara simbolis tetapi juga operasional.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait konflik Gaza dan sekaligus di saat Indonesia semakin aktif menyuarakan peran globalnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari diplomasi strategis yang menggabungkan aspek militer, kemanusiaan, dan kerja sama internasional. Namun, tantangan yang dihadapi juga cukup signifikan, seperti mendapatkan persetujuan dari organisasi internasional, memastikan dukungan negara‑kunci, serta mempersiapkan logistik dan aturan keterlibatan yang jelas.
Reaksi publik dan pengamat pun mulai bermunculan. Beberapa pihak menyambut baik bahwa Indonesia ingin memainkan peran aktif di arena global, namun juga mengingatkan bahwa keterlibatan militer luar negeri membawa risiko dan harus disertai jaminan transparansi serta evaluasi atas mandat dan mekanisme pengiriman pasukan. Apakah ini akan menjadi julukan baru bagi diplomasi Indonesia atau sekadar wacana belum diketahui namun yang jelas, pernyataan Menteri Sjafrie membuka babak baru dalam posisi Indonesia di arena konflik internasional.