Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon hari ini resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Pengesahan dilakukan tepat pada batas akhir, yakni 27 November, dengan fokus utama anggaran tetap diarahkan pada pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon. Pengesahan dilakukan tepat pada batas akhir, yakni 27 November. DPRD menyampaikan, meski APBD kini semakin ketat, namun sejumlah sektor prioritas tetap mendapat porsi utama, terutama infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan.
DPRD menjelaskan bahwa dari total 38 ruas jalan yang menjadi target perbaikan, 30 ruas telah diselesaikan, sementara 8 ruas utama akan menjadi fokus pembangunan tahun depan. Selain itu, berbagai saluran air dan titik genangan juga akan ditangani, termasuk normalisasi sungai serta penataan kawasan di beberapa titik kota. Selain infrastruktur, belanja pegawai tercatat masih menjadi komponen terbesar dalam APBD.
Baca Juga:Dewan Gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas Relokasi PKL Sukalila – VideoDisnaker Dorong Peran LPK Untuk Pembinaan & Fasilitasi Kompetensi – Video
Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah memastikan kedua layanan publik ini tetap menjadi prioritas. Anggaran BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Cirebon telah disiapkan sebesar Rp38 miliar. Pemerintah juga membuka peluang penambahan anggaran apabila kebutuhan meningkat pada pertengahan tahun anggaran.
Sementara itu, Pemkot Cirebon melakukan efisiensi besar-besaran pada sejumlah pos belanja operasional. Mulai dari perjalanan dinas, konsumsi rapat, pakaian dinas, biaya media, hingga kegiatan seremonial. Total efisiensi mencapai 23,71 persen atau sekitar Rp225 miliar.