KUNINGAN — Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Toni Anwar, S.Hut, memberikan respons resmi usai bertemu langsung dengan massa Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BTNGC, Rabu (10/12/2025). Toni menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap pemanfaatan air di kawasan Gunung Ciremai dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan kementerian.
Toni menjelaskan sejumlah titik pemanfaatan air memang belum menyelesaikan izin, terutama di wilayah Palutungan. Ia menyebut sekitar 15 titik belum memiliki izin lengkap, namun seluruhnya telah diberikan teguran resmi agar segera mengajukan permohonan perizinan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurutnya, sebagian pemanfaatan air tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Balai.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Toni menegaskan bahwa BTNGC tidak menoleransi praktik pungli maupun korupsi. Ia memastikan seluruh proses administrasi dan perizinan berjalan dalam koridor transparansi serta sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga:Ratusan Massa ALAMKU Geruduk Balai TNGC, Protes Kerusakan Lereng Ciremai dan Krisis Air di Desa PenyanggaDemo 10 Desember di BTNGC, Satlantas Siapkan Rencana Pengalihan Arus Kuningan Cirebon
“Saya menjamin tidak ada pungli atau korupsi di BTNGC. Semua prosedur mengikuti ketentuan kementerian,” ujarnya.
Ia juga menekankan penghentian total terhadap pemanfaatan air yang belum berizin tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Toni menyebut bahwa hal tersebut telah disampaikan langsung kepada Bupati Kuningan. Menurutnya, beberapa titik pemanfaatan sudah menjadi sumber penghidupan, sehingga penataan harus dilakukan hati-hati tanpa menimbulkan gejolak baru.
Mengenai desakan ALAMKU terkait data titik air ilegal, Toni mengatakan pihaknya telah beberapa kali mengirimkan surat resmi kepada para pemanfaat air agar segera mengurus perizinan. Ia juga membuka ruang bagi pihak manapun yang ingin menyerahkan data temuan mereka kepada aparat penegak hukum.
“Silakan saja, tidak ada masalah. Yang penting sesuai prosedur dan berdasarkan data yang valid,” ujarnya.
Toni menilai pada dasarnya apa yang disuarakan massa dan apa yang sedang dilakukan BTNGC memiliki visi yang sama, yakni menjaga kelestarian Gunung Ciremai dan memastikan pemanfaatan air berjalan sesuai aturan. Ia menambahkan bahwa komunikasi antara pihak balai dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk menghindari kesalahpahaman serupa di masa depan.