RADARCIREBON.TV – Bekasi mendadak sunyi pada Kamis malam, 18 Desember 2025. Bukan karena hujan atau pemadaman listrik, melainkan oleh kabar yang menyambar cepat dari jantung pemerintahan daerah. Sekitar pukul 19.00 WIB, tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan masker menutupi wajah, melangkah masuk ke Gedung Bupati Bekasi. Mereka menunjukkan identitas, naik ke lantai dua, lalu keluar setengah jam kemudian. Dua pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang resmi disegel.
Tak ada pengumuman. Tak ada keramaian. Bahkan, tak seorang pun mengetahui ke mana para penyidik itu pergi. Diduga mereka meninggalkan gedung melalui akses samping yang terhubung ke bangunan lain. Senyap, rapi, dan dingin, ciri khas operasi senyap lembaga antirasuah.
Namun dampaknya menghentak keras. Beberapa jam sebelumnya, KPK telah membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Sepuluh orang diamankan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kegiatan itu sebagai “penyelidikan tertutup yang masih berprogres.” Nama-nama belum dibuka. Status hukum masih menunggu waktu 1×24 jam. Tetapi satu hal kemudian menjadi terang: Bupati Bekasi ikut diamankan.
Baca Juga:KPK Gelar OTT di Bekasi, Kantor Bupati Ade Kunang Dipasangi Segel Merah dan 10 Orang DiamankanKPK Kembali Titipkan Barang Bukti Kendaraan Milik Satori Ke Rupbasan – Video
Pada Jumat, 19 Desember 2025, KPK memastikan Ade Kuswara Kunang tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sembilan orang lain ikut ditangkap. Rinciannya belum diungkap. Bekasi pun tersentak bukan sekadar kaget, tapi nyaris tak percaya.
Pasalnya, Ade Kuswara Kunang bukan figur yang jauh dari publik. Dalam beberapa bulan terakhir, ia kerap tampil di lapangan. Menyusuri kawasan kumuh, memimpin penataan wilayah, hingga turun langsung bersama KDM dalam sejumlah agenda pembenahan Bekasi. Banyak warga melihatnya sebagai simbol harapan baru: pemimpin yang mau “turun tangan”, bukan sekadar duduk di balik meja.
Harapan itu kini runtuh seketika. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memperkuat rasa getir publik. Berdasarkan laporan per 11 Agustus 2025, Ade tercatat memiliki total kekayaan Rp79.168.051.653. Sebanyak 31 aset berupa tanah dan bangunan mendominasi, dengan nilai mencapai Rp76,5 miliar lebih. Angka-angka itu sah secara administratif, dilaporkan resmi. Namun di tengah OTT dan penyegelan ruang kerja, publik tak bisa menahan pertanyaan: dari mana semua ini bermuara?