KPK tentu belum menyimpulkan apa pun. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Tetapi pengalaman panjang publik dengan OTT membuat kepercayaan cepat goyah. Setiap penyegelan ruang kerja kepala daerah selalu menyisakan jejak luka yang sama: pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
Bekasi adalah wilayah dengan tekanan pembangunan tinggi, kepentingan bisnis besar, dan perputaran anggaran yang masif. Dalam konteks itu, figur bupati menjadi simpul kekuasaan yang rentan. Ketika simpul itu tersentuh operasi KPK, guncangannya menjalar ke mana-mana, ke birokrasi, ke DPRD, hingga ke warga yang sempat berharap banyak.
Ironinya, ini terjadi saat citra kepemimpinan Ade tengah dibangun sebagai pemimpin lapangan. Narasi kerja nyata, penataan wilayah, dan keberpihakan pada wajah kota yang lebih tertib kini berhadapan dengan narasi lain yang jauh lebih gelap: dugaan praktik di balik meja kekuasaan.
Baca Juga:KPK Gelar OTT di Bekasi, Kantor Bupati Ade Kunang Dipasangi Segel Merah dan 10 Orang DiamankanKPK Kembali Titipkan Barang Bukti Kendaraan Milik Satori Ke Rupbasan – Video
KPK kini memegang waktu dan arah. Dalam 1×24 jam, status hukum para pihak yang terjaring OTT akan diumumkan. Publik menunggu dengan perasaan campur aduk, antara ingin tahu kebenaran dan kecewa karena harapan kembali dipatahkan.
Jika dugaan ini terbukti, maka Bekasi bukan hanya kehilangan seorang kepala daerah, tetapi juga kehilangan kepercayaan yang susah payah dibangun. Dan jika tidak, bayang-bayang penyegelan itu tetap akan menjadi noda panjang dalam sejarah kepemimpinan daerah.
Satu hal yang pasti: malam ketika dua pintu ruang kerja bupati disegel KPK akan dikenang sebagai momen ketika Bekasi terbangun dari mimpi, bahwa kerja lapangan dan citra sederhana tak selalu sejalan dengan kenyataan di balik kekuasaan.