Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terbaik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun dua ribu dua puluh lima. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja, dedikasi, dan komitmen SKPD dalam menjalankan pengadaan yang profesional dan berintegritas.
Dinas PUTR Kabupaten Cirebon meraih peringkat pertama penghargaan pengadaan barang dan jasa atau PBJ Award tahun dua ribu dua puluh lima. Penghargaan ini diberikan untuk kategori input Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP terbaik tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebuah aplikasi pemerintah untuk mengumumkan rencana pengadaan barang dan jasa secara transparan dan terstandar yang dikembangkan.
Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Tomy Hendrawan, menyebut penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam menjaga tata kelola pengadaan agar sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:Walikota Terus Tekankan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Cirebon – VideoGubernur Jabar Terbitkan Surat Edaran Larangan Tanam Sawit – Video
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pengadaan yang dinilai tertib, transparan, dan sesuai regulasi.
Dalam empat bulan terakhir, kinerja Dinas PUTR disebut semakin optimal sejak Sunanto menjabat sebagai Kepala Dinas. Berbagai upaya penataan dan penguatan sistem pengadaan terus dilakukan oleh jajaran Dinas PUTR.
Penghargaan PBJ Award dua ribu dua puluh lima diterima secara simbolis pada Senin, dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh lima, di Hotel Aston.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto, menyampaikan penghargaan ini dipersembahkan kepada seluruh jajaran Dinas PUTR serta pelaku pengadaan yang telah bekerja profesional, menjunjung integritas, dan terus menjaga kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Ke depan, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengadaan, memperkuat transparansi, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi demi terwujudnya tata kelola pembangunan yang baik.