Pemangkasan anggaran dana desa berimbas pada program pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMDes, dan masyarakat dinilai menjadi korban karena tidak akan ada pembangunan.
Pemangkasan dana desa gila-gilaan oleh pemerintah pusat menuai respon negatif dari kuwu di Kabupaten Cirebon, yang menilai masysrakat akan menjadi korban dari kebijakan pemangkasan dana desa. Kuwu Cirebon angkatan 2023, menyatukan persepsi terkait persoalan pemotongan dana desa di 2026, karena persentase pemotongan anggaran sangat besar sekitar 60 sampai 80 persen.
Pundak pemerintah desa semakin berat, karena harus tetap melaksanakan program-program dari pemerintah pusat, sedangkan dana desa yang menjadi tulang punggung anggaran dan amunisi penting dalam membangun disunat habis. Kuwu juga mengungkapkan kekecewaan kepada Bupati Cirebon hingga Gubernur yang terkesan diam dan tidak membela kuwu, terkait kebijakan pemerintah pusat yang menambah beban desa.
Baca Juga:Dewan dan Warga Apresiasi Perbaikan Jalan Perumahan Sekar Kemuning Asri – VideoAtap SDN Andir 2 di Majalengka Ambruk – Video
Menurut Kuwu Cibogo Ahmad Hudori, selama ini pemerintah selalu menyusun program pembangunan melalui RPJMDes hasil dari Musdes, dan mengandalkan dana transfer untuk merealisasikan pembangunan dan memenuhi janji pada masyarakat. Dengan dipangkas habisnya dana desa hingga 70 persen lebih, kuwu akan secara otomatis berbenturan dengan masyarakat karena memiliki janji politik yang tidak bisa dipenuhi.
Sementara Kuwu Kondangsari Sahari menekankan bahwa penggunaan dan pengelolaan anggaran di desa adalah yang paling transparan. Karena kuwu secara jelas dan gamblang memasang laporan pendapatan dan penggunaan dana desa melalui baliho besar. Kuwu yang harus melayani seluruh sektor kebutuhan masyarakat, juga dinilai harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menetaskan kebijakan.
Kuwu Cirebon meminta Kementerian Keuangan dan Presiden untuk mengevaluasi kebijakan pemangkasan dana desa, karena kuwu merasa tuntutan program pemerintah pusat semakin kencang sedangkan desa dalam kondisi tak berdaya karena keterbatasan anggaran.