Pemerintah Kota Cirebon resmi melakukan serah terima pengelolaan 10 unit Bus Rapid Transit atau BRT, yang sebelumnya dikelola oleh PT BIG, kini telah diserahkan kembali ke Pemerintah Kota. Menyusul penghentian sementara operasional BRT pada tanggal 31 Desember 2025, akibat dari pengurangan transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat.
Pemerintah Kota Cirebon telah resmi melakukan serah terima pengelolaan 10 unit Bus Rapid Transit atau BRT. Serah terima ini dilakukan setelah sebelumnya operasional BRT dikelola oleh PT Badan Indokarya Gemilang (BIG) sebagai mitra PT Pembangunan Kota Cirebon. Sebanyak 3 dari 10 unit BRT telah melayani masyarakat Kota Cirebon dalam 4 tahun terakhir.
Namun memasuki penghujung tahun 2025 dan tahun anggaran 2026, kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak pada kemampuan Pemerintah Kota dalam memberikan subsidi operasional. Akibatnya, terhitung sejak 31 Desember 2025, operasional BRT resmi dihentikan untuk sementara.
Baca Juga:Wawali Beri Bantuan Warga Yang Rumahnya Ambruk – VideoKuryati Divonis 4 Tahun Penjara Terindikasi Korupsi Apbdes – Video
Dalam acara serah terima tersebut, Pemerintah telah memastikan seluruh 10 unit BRT dalam kondisi utuh dan laik jalan, beserta kelengkapan administrasi lainnya. Untuk sementara ini, seluruh armada BRT diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon dan diamankan di Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
Pemerintah Kota Cirebon kini tengah mengkaji skema baru pengoperasian BRT dan direncanakan akan dioperasikan kembali dengan konsep tematik, salah satunya sebagai angkutan feeder yang menghubungkan moda transportasi seperti kereta api dengan kawasan wisata.
Pemkot menargetkan dalam satu hingga tiga bulan ke depan, skema baru operasionalisasi BRT dapat ditetapkan, sehingga armada tetap dapat dimanfaatkan sebagai layanan angkutan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.