DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Focus Group Discussion atau FGD Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi Partisipatif. Raperda ini disiapkan sebagai upaya memperbaiki validitas data agar kebijakan dan bantuan pemerintah tepat sasaran.
DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Focus Group Discussion atau FGD Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi Partisipatif. Raperda ini disiapkan sebagai upaya memperbaiki validitas data agar kebijakan dan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, mengatakan pembentukan Raperda ini berangkat dari kondisi data yang selama ini masih carut-marut dan kerap tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, penyaluran bantuan sosial maupun program pemerintah sering kali tidak tepat sasaran.
Baca Juga:Populasi Bertambah Biaya Pakan Semakin Mahal – VideoUGJ Run Diikuti 2500 Pelari dari Berbagai Wilayah – Video
Nana juga menegaskan pentingnya akurasi data, terutama dalam pengelompokan desil kesejahteraan. Ia mencontohkan masih ditemukannya masyarakat yang sebenarnya tidak mampu atau rentan justru masuk ke Desil 3 atau Desil 5, sehingga tidak terdata sebagai penerima bantuan.
Melalui Perda Sistem Data Desa dan Kelurahan Presisi Partisipatif ini, DPRD berharap proses pendataan dapat dilakukan secara lebih valid, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga seluruh program bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
DPRD Kabupaten Cirebon optimistis Raperda ini nantinya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan berbasis data yang akurat, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.