Ramainya perbincangan publik terkait dugaan aktivitas di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Cirebon kini menjadi sorotan. Aktivis mahasiswa menilai pemerintah daerah belum menunjukkan sikap tegas terkait aspek perizinan, pengawasan, serta pertimbangan budaya lokal.
Isu dugaan adanya aktivitas asusila di tempat hiburan malam terus menyita perhatian publik di Kabupaten Cirebon. Hingga kini, pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi secara utuh terkait hasil pengawasan maupun kejelasan izin tempat tersebut.
Aktivis mahasiswa menilai, kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan antar-SKPD. Padahal, dalam sistem administrasi pemerintahan, mekanisme pengawasan izin usaha seharusnya tidak hanya bersifat administratif.
Baca Juga:BPJS PBI Dinonaktifkan, Forum Puskesos Mundu Bereaksi – VideoViral, Beredar Video Ciuman Sesama Jenis Di Klub Malam Cirebon – Video
Menurut Presiden Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon sekaligus mahasiswa jurusan Administrasi Negara, Gerry Bayu Samudra, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan verifikasi langsung ke lapangan setelah izin usaha diterbitkan.
Verifikasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan aktivitas usaha yang dijalankan. Terlebih, agar tidak terjadi kasus perubahan fungsi usaha, dari yang awalnya berizin sebagai restoran, namun beroperasi sebagai hiburan malam.
Terkait akuntabilitas, Gerry mendorong pemerintah daerah agar lebih terbuka kepada publik. Menurutnya, hasil pemeriksaan, laporan, maupun tindak lanjut atas izin usaha dapat disampaikan melalui media sosial atau situs resmi pemerintah.
Ia juga mengkritik pola penanganan pemerintah daerah yang dinilai cenderung reaktif. Pemerintah diminta tidak hanya bertindak setelah isu menjadi viral, melainkan melakukan pengawasan secara berkala sejak izin diterbitkan.
Sebagai rekomendasi, aktivis mahasiswa menyebut penutupan sementara operasional tempat hiburan malam dapat menjadi langkah awal, sambil pemerintah daerah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk meredam kegaduhan publik.