Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, meminta para kuwu tetap konsisten menjalankan roda pemerintahan desa di tengah fenomena penurunan anggaran.
Perubahan pagu anggaran Dana Desa tahun 2026 yang menyasar seluruh pemerintah desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon, memicu kekhawatiran terkait keberlanjutan pembangunan di tingkat akar rumput.
Menyikapi fenomena penurunan anggaran tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, memberikan arahan strategis bagi para kuwu agar roda pemerintahan desa tidak goyah.
Baca Juga:BPJS PBI Dinonaktifkan, Forum Puskesos Mundu Bereaksi – VideoViral, Beredar Video Ciuman Sesama Jenis Di Klub Malam Cirebon – Video
Hasan Basori meminta para kuwu tetap konsisten menjalankan roda pemerintahan desa di tengah fenomena penurunan anggaran. Pelayanan publik harus tetap dilakukan secara maksimal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyeksi alokasi Dana Desa untuk tahun 2026 berada di kisaran Rp360-an juta bagi sejumlah desa. Angka ini dinilai cukup menantang bagi para kuwu dalam merealisasikan program kerja. Gunakan anggaran yang ada agar tetap selaras dengan visi-misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Di sinilah manajerial seorang kuwu diuji untuk tetap efektif dengan dana terbatas.
Selain masalah teknis anggaran, Hasan Basori mengingatkan tantangan di era media sosial, di mana setiap kebijakan atau kendala di desa sangat mudah diviralkan. Hal ini menuntut kuwu untuk lebih gencar mengedukasi masyarakat mengenai batasan kewenangan.