Suasana kegiatan Pra-Musyawarah Rencana Kerja Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, mendadak emosional saat Kuwu Mundupesisir, Khairun, dan Kuwu Pamengkang, Kosasih, menumpahkan keresahannya di hadapan wakil rakyat tentang adanya penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan per 1 Januari lalu.
Suasana kegiatan Pra-Musyawarah Rencana Kerja Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, mendadak emosional saat Kuwu Mundupesisir, Khairun, dan Kuwu Pamengkang, Kosasih, menumpahkan keresahannya di hadapan wakil rakyat.
Kuwu Mundupesisir, Khairun, menggambarkan betapa gentingnya situasi di tingkat akar rumput akibat penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan per 1 Januari lalu.
Baca Juga:LPQQ 5 Kecamatan Di Kota Cirebon Resmi Dibentuk – VideoBanjir Rendam Ratusan Rumah Di Ligung Majalengka – Video
Khairun mengungkapkan, pemerintah desa kini menjadi sasaran kemarahan warga. Belum lama ini, salah satu warganya yang harus menjalani operasi darurat ditolak oleh rumah sakit karena status BPJS-nya tiba-tiba tidak aktif.
Persoalan utama yang disorot Khaerun adalah penentuan indeks desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menemukan fakta menyakitkan di lapangan; pasalnya, seorang warga Mundupesisir yang tinggal di rumah reot dan sangat memprihatinkan justru masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 (kategori mampu). Akibatnya, bantuan BPJS-nya diputus.
Khaerun juga mengeluhkan maraknya tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada para kuwu di media sosial. Padahal, menurutnya, para kuwu justru pihak yang paling depan menghadapi kesulitan warga di saat sistem jaminan kesehatan sedang tidak baik-baik saja.