DPRD Kabupaten Majalengka menyoroti kinerja Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Sejumlah kendala teknis dan kerja sama usaha masih menghambat operasional koperasi di lapangan sehingga tidak ada kejelasan model bisnisnya.
Komisi II DPRD Majalengka menyoroti belum optimalnya operasional Koperasi Desa Merah Putih meski sebagian koperasi telah dibangun dan mulai berjalan. Ketua Komisi II, Dasim Raden Pamungkas, menyampaikan masih adanya kendala distribusi dari Bulog, kerja sama dengan Pertamina, pemenuhan pupuk, dan yang lainnya.
Selain koperasi yang telah beroperasi, DPRD juga mencatat terdapat delapan koperasi desa yang pembangunan fisiknyahampir rampung dan dilengkapi sarana prasarana. Namun hingga kini, arah usaha dan model bisnis koperasi tersebut belum memiliki kepastian.
Baca Juga:Mastoat Pimpin MPC Pemuda Pancasila Kab. Cirebon – VideoPasien ODHIV Bisa Ambil Obat ARV Secara Langsung Tanpa Perantara – Video
DPRD Majalengka menilai koperasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata tanpa kejelasan usaha. Oleh karena itu, DPRD berencana melakukan konsultasi ke Kementerian Koperasi untuk memastikan regulasi dan arah kebijakan program tersebut.
Kepala DK2UKM, Arif Daryana, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih telah tuntas di seluruh desa dan kelurahan. Saat ini program memasuki tahap pembangunan fisik sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 dengan pendampingan pemerintah daerah.
Sementara di Majalengka tercatat sebanyak 343 Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk meski pembangunan gerai masih berlangsung bertahap. Koperasi diarahkan untuk menggerakkan perekonomian desa melalui sektor pertanian, kesehatan, dan distribusi kebutuhan pokok.