Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menyebut kebutuhan jumlah guru di sejumlah satuan pendidikan masih belum terpenuhi. Meski di beberapa mata pelajaran terdapat kelebihan guru, namun secara umum kondisi kekurangan tenaga pendidik masih terjadi.
Saat ini guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon belum terdistribusi dengan merata, sehingga hal ini menyebabkan kekurangan tenaga pendidik masih terjadi.
Namun kondisi overload guru tidak terjadi secara menyeluruh. Kelebihan hanya dialami pada guru mata pelajaran tertentu, sementara pada guru kelas dan mapel lainnya justru masih kekurangan.
Baca Juga:Program MBG Diperkuat 19 Ribu Lebih SPPG Hingga ke Daerah – VideoPemerintah Berkomitmen Jaga Iklim Investasi Tetap Sehat – Video
Plt. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Muhamad Rukhyat Zain, menyebut secara umum jumlah guru saat ini masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di sekolah.
Terkait kesejahteraan, Rukhyat menjelaskan terdapat perbedaan skema pembiayaan antara guru honorer dan guru PPPK. Guru bersertifikat tidak lagi menerima honor dari Dana BOS, namun mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dengan nilai sekitar dua juta rupiah per bulan.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho, menegaskan pemerintah daerah telah melarang pengangkatan tenaga honorer baru. Saat ini status Aparatur Sipil Negara hanya terdiri dari PNS dan PPPK.
Menurut Ade, secara jumlah kebutuhan guru sebenarnya cukup, namun belum terdistribusi secara merata. Pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji opsi redistribusi guru dari mata pelajaran yang berlebih ke sekolah atau jenjang yang masih kekurangan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait rekrutmen PPPK ke depan. Hal ini seiring amanat Undang-Undang Nomor Dua Puluh Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Penataan ASN yang diperpanjang hingga Desember dua ribu dua puluh lima.