Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD dalam rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan aparatur hingga luasnya wilayah, menjadi sorotan dalam upaya memaksimalkan potensi pajak daerah.
Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD dalam rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda Kabupaten Cirebon. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Cakra Suseno, menyampaikan bahwa optimalisasi PAD masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan personel atau ASN di tiap Unit Pelaksana Teknis, khususnya pada sektor pajak daerah.
Saat ini, pengelolaan pajak dibagi ke dalam tiga UPT, yakni UPT wilayah barat, pusat, dan timur. Namun, jumlah aparatur yang terbatas dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan cakupan wilayah yang harus dilayani.
Baca Juga:Peternakan Bebek Bumdes Megu Cilik Belum Profitable – VideoDesa Wisata Trusmi Wetan Siap Sambut Tamu Mancanegara – Video
Kabupaten Cirebon sendiri memiliki wilayah yang cukup luas dengan total 40 kecamatan, sehingga membutuhkan strategi dan pemetaan yang lebih terukur untuk menggali potensi pajak secara maksimal.
Komisi II menegaskan akan terus mendorong Bappenda agar melakukan pemetaan menyeluruh terhadap permasalahan di lapangan, termasuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergarap secara optimal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD secara signifikan dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.