PGRI Kota Cirebon sudah melakukan inventarisasi jumlah honorer dan paruh waktu sekitar 300 lebih. Hasilnya sudah disampaikan ke pusat dengan tuntutan agar ada perhatian terhadap kesejahteraan guru, khususnya di Kota Cirebon.
PGRI Kota Cirebon sudah melakukan pendataan jumlah tenaga honorer dan paruh waktu yang tingkat kesejahteraannya masih di bawah standar dan kurang layak. Ada sekitar 300 lebih yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan sudah masuk dalam pembahasan legislasi.
Selain itu, mengusulkan persoalan P3K paruh waktu, meski secara administratif memiliki NIP, namun tingkat kesejahteraannya menurun.
Baca Juga:Pentingnya Advokasi Hukum, Tim KKN UGJ Gelar Penyuluhan dan Sosialisasi bagi Perangkat DesaBimtek Sertifikat Laik Higiene Dan Sanitasi – Video
Hal itu dari sebelumnya mereka bisa mendapatkan insentif dari dana BOS, namun karena sudah status P3K paruh waktu, hanya mengandalkan insentif dari pemerintah daerah yang nilainya kurang lebih kisaran 700 ribu rupiah.
Sehingga PGRI mendorong agar ada kebijakan yang lebih fleksibel, terutama dana BOS, untuk mengakomodir kesejahteraan P3K paruh waktu maupun yang masih honorer.
Diharapkan, pemerintah pusat bisa menentukan kebijakan yang baik, khususnya untuk memberi perhatian terhadap para guru yang statusnya masih honorer maupun P3K paruh waktu.