Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Raperda ini disiapkan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup sebagai nelayan dan petambak garam.
Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan guna membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Raperda ini disiapkan sebagai upaya memberikan perlindungan, sekaligus pemberdayaan bagi masyarakat pesisir yang kesehariannya bekerja sebagai nelayan dan petambak garam di Kabupaten Cirebon.
Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon, Muhlisin, mengatakan regulasi ini penting untuk memperkuat payung hukum bagi ribuan nelayan kecil, pembudidaya ikan, serta petambak garam yang selama ini dinilai belum mendapatkan perlindungan secara optimal.
Baca Juga:Pasar Sandang Tegalgubug Bergeliat – VideoWaspadai Potensi Kemacetan Pasar Tumpah Saat Mudik Lebaran – Video
Melalui regulasi ini, pemerintah daerah nantinya diharapkan dapat lebih aktif hadir dalam memberikan perhatian, pembinaan, serta perlindungan kepada para nelayan dan petambak garam.
Selama ini, para nelayan kerap menghadapi berbagai persoalan di lapangan, mulai dari keterbatasan akses hingga ketidakjelasan jalur pengaduan ketika mengalami kendala.
Dengan adanya Perda tersebut, diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para nelayan ketika menghadapi berbagai persoalan di lapangan, sehingga mereka memiliki jalur yang jelas untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah daerah.