Kabupaten Cirebon menjadi pilot project nasional dalam tata kelola perlindungan pekerja migran dengan dibentuknya MRC dan Lokakarya Konsolidasi Nasional.
Kabupaten Cirebon merupakan satu dari lima daerah se-Indonesia yang menjadi daerah percontohan dalam kegiatan Lokakarya Konsolidasi Nasional Penguatan Keberlanjutan Pusat Sumber Daya dan Layanan Terpadu untuk Perlindungan Pekerja Migran yang Responsif Gender (MRC). Lokakarya Konsolidasi Nasional dibuka langsung oleh Dirjen Perlindungan pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kadisnaker Kabupaten Cirebon, dan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste.
Tarian Topeng Kelana Cirebon dari anak pekerja migran mengawali kegiatan lokakarya, yang disimbolkan sebagai kampanye dari purna pekerja migran untuk jaminan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Kegiatan ini memiliki tujuan besar untuk memperkuat dan melakukan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), melalui pengarusutamaan perlindungan pekerja migran terhadap rencana pembangunan daerah.
Baca Juga:Waspada Peredaran Uang Palsu Jelang Lebaran – VideoBantah Tudingan Pemerasan & Premanisme Pada Owner Trusmiland – Video
Direktur Jenderal Perlindungan KP2MI/BP2MI menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat implementasi perlindungan pekerja migran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sebagai daerah percontohan, peserta Konsolidasi Nasional yang hadir di LTSA Disnaker Kabupaten Cirebon ini hadir dari Lampung Timur, Tulungagung, Deli Serdang, dan Kupang.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Cirebon siap memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan Pekerja Migran Indonesia agar memperoleh layanan yang berkualitas, mudah diakses, terpadu, serta berbasis hak. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyadari sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Lokakarya dan program penguatan tata kelola migrasi kerja dalam MRC atau Migrant Worker Resource Centre ini berfokus pada kerja tim serta multipihak antara KP2MI-BP2MI, Pemerintah Kabupaten Cirebon, ILO, serta pihak lain yang terkait termasuk Serikat Buruh Migran Indonesia.