Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon minta Pemerintah Desa untuk tertib dalam menyusun APBDes. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memanfaatkan momentum halalbihalal bersama Forum Kuwu Kabupaten Cirebon untuk berdiskusi mengenai persoalan yang kini dihadapi oleh pemerintah desa. Terlebih penyusutan dan pemangkasan anggaran desa saat ini menjadi tantangan berat dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan desa. Dalam forum ini, Iwan Ridwan Hardiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, membahas perihal isu-isu krusial di antaranya mekanisme penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) hingga tahap pencairan dan penyalurannya. Pasalnya, di 2025 lalu tidak sedikit desa yang gagal mencairkan ADD karena tidak tertibnya penyusunan dan pengusulan APBDes. Menurut Iwan, koordinasi dengan pemerintah desa menjadi kunci penting agar ke depan ada perbaikan baik dari sisi pelayanan, terutama dari sisi DPMD dalam memfasilitasi penganggaran dan pencairan. Iwan juga menekankan pentingnya pemerintah desa dalam meningkatkan ketertiban administrasi terkhusus dalam penyusunan APBDes. Sementara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga akan meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah desa agar kuwu beserta perangkatnya bisa maksimal dalam bekerja dan melaksanakan roda pemerintahan. Di tengah krisis anggaran yang menipis, kuwu diminta untuk tetap maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta fokus membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.