Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, atau LKPJ Bupati tahun 2025 bersama BKPSDM Kabupaten Cirebon. Dalam rapat tersebut, capaian kinerja dinilai hampir maksimal, namun masih menyisakan sejumlah catatan penting.
Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, atau LKPJ Bupati tahun 2025 bersama BKPSDM Kabupaten Cirebon. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, menyampaikan bahwa kinerja BKPSDM dalam LKPJ 2025 menunjukkan capaian mendekati 100 persen. Hal ini menandakan upaya peningkatan kualitas manajemen kepegawaian telah berjalan optimal.
Meski demikian, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mencatat masih adanya persoalan dalam sistem absensi M-Pras. Ditemukan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara, atau ASN yang diduga menyalahgunakan sistem untuk memanipulasi kehadiran.
Baca Juga:Sanggar Intan Ayu Manfaatkan Ruang Kreasi untuk Latihan Tari – VideoWarga Tolak TPS di Depan Perumahan – Video
Menurut Rohayati, persoalan tersebut berpotensi menghambat efektivitas kinerja pegawai, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta pembenahan sistem ke depan.
Komisi I pun mendorong BKPSDM untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan, agar disiplin ASN dapat ditingkatkan dan pelayanan publik berjalan lebih maksimal.
DPRD berharap perbaikan sistem kepegawaian dapat menjadi prioritas, seiring upaya peningkatan kinerja aparatur di Kabupaten Cirebon.