RADARCIREBON.TV – Kabar terbaru datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang resmi menghadirkan kemudahan baru bagi masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan terbaru yang mulai berlaku sejak 6 April 2026, masyarakat kini tidak lagi diwajibkan melampirkan KTP pemilik pertama saat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, sebagai upaya nyata dalam menyederhanakan proses administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan aturan baru ini, proses pembayaran pajak kendaraan menjadi jauh lebih praktis dan tidak berbelit seperti sebelumnya.
Syarat Baru Bayar Pajak Kendaraan Tahunan
Dalam implementasinya, masyarakat hanya perlu membawa dua dokumen utama, yaitu STNK asli serta KTP milik pihak yang saat ini menguasai kendaraan. Tidak ada lagi kewajiban menghadirkan identitas pemilik pertama, yang selama ini sering menjadi kendala utama, terutama bagi pemilik kendaraan bekas.
Baca Juga:John Herdman Hubungi Calon Striker Timnas Indonesia Luke Vickery, Tinggal Nunggu Keputusan PSSIFestival Lampu Lumi Land Gua Sunyaragi Jadi Magnet Wisata di Cirebon yang Wajib Dikunjungi
Langkah ini dinilai sangat membantu, mengingat banyak masyarakat kesulitan menghubungi atau mendapatkan KTP pemilik lama. Bahkan, kondisi tersebut sering membuat pembayaran pajak tertunda.
Fokus Permudah Pemilik Kendaraan Bekas
Kebijakan ini secara khusus memberikan solusi bagi pemilik kendaraan second. Selama ini, proses administrasi pajak sering terkendala karena ketergantungan pada data pemilik awal. Dengan aturan baru ini, hambatan tersebut dihapus sehingga masyarakat bisa lebih mudah memenuhi kewajibannya.
Pemerintah berharap, kemudahan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu, sekaligus mengurangi praktik percaloan yang merugikan.
Respons terhadap Keluhan dan Dugaan Pungli
Lahirnya kebijakan ini juga tidak terlepas dari berbagai keluhan masyarakat yang sempat ramai di media sosial. Salah satu kasus yang mencuat adalah adanya dugaan pungutan liar dalam pengurusan pajak kendaraan akibat tidak adanya KTP pemilik lama.
Dengan dihapusnya syarat tersebut, pemerintah ingin memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menekan praktik pungli yang selama ini meresahkan.
Tidak Berlaku untuk Semua Jenis Perpanjangan
Meski memberikan kemudahan, masyarakat tetap perlu memahami bahwa aturan ini hanya berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor, prosedur yang berlaku masih tetap sama.