RADARCIREBON.TV – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran menteri ekonomi hingga pimpinan lembaga strategis, namun agenda rapat belum diungkap secara resmi.
Beberapa pejabat yang terlihat hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Selain itu, turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Baca Juga:Realisasi Pendapatan Negara Kuartal I 2026 Capai Rp574,9 Triliun, Cerminkan Perbaikan Aktivitas EkonomiOptimisme Ekonomi 2026: Pemerintah Klaim Risiko Sudah "Price-In", Saatnya Menuai Hasil?
Pertemuan juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Agenda Masih Tertutup
Meski dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci di sektor ekonomi, hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait topik utama yang dibahas dalam rapat tersebut.
Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya masih menunggu agenda dimulai sebelum memberikan keterangan lebih lanjut. “Kami tunggu dulu sampai agenda dimulai,” ujarnya singkat.
Hal serupa juga disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku belum mengetahui detail pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Isu Evaluasi Ekonomi Menguat
Di tengah minimnya informasi resmi, muncul indikasi bahwa pertemuan tersebut akan membahas kondisi ekonomi nasional. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memperkirakan rapat akan berfokus pada evaluasi ekonomi secara umum. “Sepertinya evaluasi ekonomi secara umum,” kata Brian.
Kehadiran Gubernur Bank Indonesia serta Kepala BPS memperkuat dugaan bahwa rapat ini berkaitan dengan perkembangan indikator ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga stabilitas sektor keuangan.
Selain itu, keterlibatan sejumlah menteri teknis juga membuka kemungkinan adanya pembahasan lintas sektor, termasuk pangan, investasi, serta kebijakan fiskal dan moneter.