Skema P3K Paruh Waktu Mulai Berubah – Video

Skema P3K Paruh Waktu Mulai Berubah
0 Komentar

Pemerintah Kabupaten Cirebon memperpanjang kontrak kerja 3.477 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K paruh waktu. Di sisi lain, penataan status kepegawaian P3K guru juga akan mengalami perubahan, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan pengalihan ke Kementerian Pendidikan mulai 2027.

Pemerintah Kabupaten Cirebon memperpanjang kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K paruh waktu. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho, mengatakan, perpanjangan kontrak kerja bagi 3.477 P3K paruh waktu telah selesai dilakukan. Penyerahan kontrak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kepastian keberlanjutan kerja bagi para pegawai yang selama ini menjalankan tugas di berbagai perangkat daerah.

Sebelumnya, Pemkab Cirebon telah menyiapkan skema penataan P3K paruh waktu secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah, sehingga penataan status kepegawaian dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah.

Baca Juga:Prof. Rokhmin: Petani Harus Naik Kelas, Bukan Terus Menunggu Bantuan – VideoSekda Cirebon Soroti Lemahnya Koordinasi dengan Pihak KPPG – Video

Namun, dalam perkembangan terbaru hasil pembahasan DPR RI bersama kementerian terkait, menghasilkan kebijakan pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tenaga guru ke pemerintah pusat. Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan dalam skema penataan pegawai, khususnya bagi tenaga pendidik di daerah.

Adapun P3K paruh waktu tenaga guru di Kabupaten Cirebon yang akan dialihkan berjumlah sekitar 758 orang. Pengalihan status kepegawaian tersebut dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 2027, dengan penempatan kewenangan kepegawaian di bawah Kementerian Pendidikan.

Ia menjelaskan, keputusan pengalihan tersebut sejauh ini baru mencakup tenaga guru. Sementara P3K paruh waktu di luar sektor pendidikan masih mengikuti skema penataan yang disiapkan pemerintah daerah, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pegawai serta kemampuan anggaran Kabupaten Cirebon.

0 Komentar