6. Pengembangan Smart Santri Card
Inisiasi digitalisasi kartu identitas santri yang dapat diintegrasikan dengan fasilitas uangelektronik (e-wallet) dan layanan pembayaran digital melalui penyelenggara yang berizin, untuk mempermudah transaksi serta mendukung pengelolaan uang saku santri secara lebih tertib dan transparan.
7. Pemberdayaan UMKM dan Akses Pembiayaan Produktif Syariah
Peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, digitalisasi, dan fasilitasi akses pembiayaan produktif syariah bagi pelaku UMKM di lingkungan dan sekitar pesantren, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.
8. Optimalisasi Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)
Pengembangan akses layanan perbankan syariah melalui penyediaan agen Laku Pandai di lingkungan pesantren sesuai dengan ketentuan dan kelayakan penyelenggaraan, sehingga layanan keuangan semakin mudah dijangkau oleh santri, asatidz, wali santri, dan masyarakat.
9. Pemberdayaan Peternak Domba dan Sapi dalam rangka Mendukkung EkosistemTabungan Kurban
Baca Juga:Polresta Cirebon Ungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang – VideoPerempuan Asal Cirebon Diamankan atas Dugaan Kasus TPPO – Video
Pengembangan usaha peternakan masyarakat sekitar pesantren melalui pendampingan, penguatan akses pasar, serta fasilitasi pembiayaan produktif syariah dari BSI untuk mendukung ketersediaan hewan kurban yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesembilan inisiatif tersebut akan dilaksanakan secara bertahap denganmempertimbangkan kesiapan masing-masing pihak, kebutuhan pesantren, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Membangun Model Ekosistem Keuangan Syariah yang Berkelanjutan
Melalui pengembangan EPIKS, OJK Cirebon menargetkan terciptanya ekosistem keuangan syariah yang memberikan manfaat secara menyeluruh, baik dari aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi layanan keuangan, maupun penguatan ekonomi masyarakat.
Dari sisi pendidikan, EPIKS diharapkan mampu membentuk santri dan asatidz yang semakin cakap dalam memahami dan mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dari sisi kelembagaan, program ini diharapkan mendorong terwujudnya tata kelola keuangan pesantren yang lebih modern, efisien, transparan, mandiri, dan berkelanjutan.
Sementara dari sisi pemberdayaan ekonomi, pengembangan EPIKS diharapkan dapatmeningkatkan kapasitas usaha UMKM dan peternak lokal, memperluas akses pasar serta pembiayaan produktif, dan memperkuat kontribusi pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, optimalisasi instrumen keuangan sosial syariah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) diharapkan semakin memperluas kebermanfaatan pesantren, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Keberhasilan implementasi EPIKS akan dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan perkembangan literasi dan inklusi keuangan, pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah, aktivitas transaksi digital, pengembangan usaha produktif, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan.
