Hindari Ancaman Remaja di Ruang Digital – Video

Hindari Ancaman Remaja di Ruang Digital
0 Komentar

Pemerintah Kota Cirebon, mendorong implementasi PP Tunas, dan peran orang tua untuk menjadi garda terdepan. Khususnya dalam menghindari ancaman remaja di ruang digital yang negatif.

Ratusan orang tua, dan lainnya di sekitar Kota Cirebon, mendapatkan edukasi penting, mengenai perkembangan digital, baik ancaman dan sisi positifnya bagi remaja dan anak-anak. Dunia digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, anak remaja kini tumbuh bersama perangkat teknologi, mengakses informasi, berkomunikasi, belajar, hingga membangun interaksi sosial melalui berbagai platform digital.

Namun terdapat risiko yang tidak bisa diabaikan, mulai dari perundungan siber, paparan konten negatif, penipuan daring, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Baca Juga:OJK Cirebon Inisiasi EPIKS Pertama di CiayumajakuningPolresta Cirebon Ungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang – Video

Sehingga, menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon seiring dengan meningkatnya pemanfaatan internet yang telah mencapai lebih dari 90 persen. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang didampingi Kepala DKIS Kota Cirebon, menilai perkembangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi secara bijak, terutama dalam melindungi anak, remaja, dan keluarga.

Salah satu langkah pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Regulasi ini menjadi landasan dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Pendekatan pelindungannya tidak hanya berfokus pada pembatasan akses tetapi juga mendorong tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik serta keterlibatan orang tua, wali, pendidik, dan masyarakat.

Dalam PP Tunas dijelaskan bahwa terdapat tujuh potensi risiko di ruang digital yang dikenal dengan istilah 7K, ketujuh risiko tersebut meliputi kontak, konten, kecanduan, kesehatan mental, keamanan, konsumen, serta kondisi fisik dan fisiologis.

Kepala Pengembangan Literasi Digital BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Rizki Ameliah, menjelaskan bahwa implementasi PP Tunas membutuhkan keterlibatan seluruh elemen dalam ekosistem digital.

Menurutnya, Pemerintah Pusat tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak, pemerintah daerah, orang tua, guru, masyarakat, hingga penyedia platform memiliki peran masing-masing.

0 Komentar